Wakil Wali Kota Tanjungbalai Turun Langsung, Korban Kebakaran Dapat Bantuan dan Uang Sewa
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Pagaruyung/Rawo
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Polemik mengenai prosesi adat injak kepala kerbau yang diikuti Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Lampung terus berlanjut. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membalas kritik politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, yang sebelumnya menyebut penjelasan soal prosesi tersebut sebagai "dagelan".
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan Deddy Sitorus tidak tepat lantaran mengaitkan prosesi adat masyarakat Lampung dengan kepentingan politik. Menurutnya, prosesi yang dijalankan merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat dan tidak memiliki kaitan dengan simbol partai politik mana pun.
"Yang diinjak itu kepala kerbau, bukan kepala banteng," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).Baca Juga:
Bestari mengaku heran dengan respons Deddy yang dinilai berlebihan terhadap prosesi adat tersebut. Ia bahkan menyebut anggota Komisi II DPR RI itu seharusnya dapat membedakan antara kepala kerbau sebagai bagian dari ritual adat dengan simbol banteng yang identik dengan PDIP.
Menurut Bestari, pernyataan Deddy terkesan kekanak-kanakan dan tidak perlu menyeret prosesi budaya ke dalam perdebatan politik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Jokowi dalam agenda di Lampung hanya sebagai tamu undangan, bukan sebagai penyelenggara ataupun ketua panitia acara sebagaimana disebutkan Deddy.
Bestari mengatakan setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan. Namun, menurutnya, dalam acara adat tersebut seluruh rangkaian kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat adat sebagai panitia.
Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak percaya apabila Jokowi disebut tidak mengetahui adanya prosesi injak kepala kerbau dalam agenda tersebut. Deddy mengklaim memperoleh informasi bahwa Jokowi justru menjadi ketua panitia dalam kegiatan adat itu.
Ia juga menilai narasi yang disampaikan PSI sulit dipercaya. Deddy bahkan menuding Jokowi sengaja membangun polemik tersebut agar tetap menjadi perhatian publik.
Menurut Deddy, berbagai langkah yang dilakukan Jokowi dinilai berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik dan dinasti kekuasaan. Ia pun menyebut polemik mengenai prosesi adat tersebut hanya menjadi "dagelan" yang bertujuan memancing perhatian masyarakat.
Saling balas pernyataan antara PSI dan PDIP terkait prosesi adat di Lampung pun memperpanjang polemik politik yang belakangan menjadi sorotan publik.* (d/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Pagaruyung/Rawo
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kejaksaan Negeri Tanjungbalai memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui program Jaksa S
PEMERINTAHAN
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 8 Oktob
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 8 Oktober 2026. Hu
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 8 Okto
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu pad
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Kamis, 8
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK