Mega Korupsi Pertamina Terbongkar, Merugikan Negara Rp968,5 Triliun: Berawal dari Keluhan Masyarakat

JAKARTA – Mega korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp968,5 triliun, kini menjadi sorotan publik. Kasus ini terbongkar berkat laporan dan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi oleh perusahaan BUMN tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Sirega, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari keluhan warga di beberapa daerah mengenai kualitas Pertamax yang dianggap buruk. "Ada keluhan dari masyarakat di Papua dan Palembang tentang kualitas BBM jenis Pertamax yang dinilai jelek," kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam yang disiarkan Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Keluhan masyarakat yang melibatkan kualitas bahan bakar di Papua dan Palembang menjadi pemicu pertama terbongkarnya kasus korupsi ini. Harli menjelaskan bahwa masyarakat mempertanyakan mengapa kualitas Pertamax yang disalurkan oleh Pertamina bisa buruk. Keluhan ini mendapatkan respons yang luas dari masyarakat dan akhirnya mendorong penyelidikan lebih lanjut.

Penyelidikan yang dilakukan pihak Kejagung mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat itu terkait langsung dengan masalah lain, yaitu kenaikan harga Pertamax dan subsidi besar yang diberikan pemerintah. "Beban-beban pemerintah yang seharusnya tidak perlu diberikan ternyata ada kaitannya dengan temuan yang ada di lapangan," ungkap Harli. Penyidikan lebih lanjut menunjukkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah di Pertamina Patra Niaga.

Mega korupsi ini tidak hanya berdampak pada kualitas BBM, tetapi juga merugikan negara hingga Rp968,5 triliun. Kasus ini membuka tabir praktik korupsi yang terjadi dalam tata kelola Pertamina yang seharusnya berperan sebagai perusahaan negara yang mengelola sumber daya alam Indonesia dengan amanah.

Temuan ini juga mengungkapkan adanya ketidakwajaran dalam kebijakan terkait harga BBM dan subsidi, yang selama ini dianggap tidak diperlukan. Penyidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi besar ini.

(tb/p)