Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan temuan baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara 2018 hingga 2023. Salah satu poin penting yang terungkap adalah praktik pengoplosan Pertamax (RON 92) dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang dilakukan di terminal dan perusahaan milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
MKAR yang merupakan anak dari pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, diduga terlibat dalam kegiatan pengoplosan minyak di PT Orbit Terminal Merak. Terminal ini juga dimiliki oleh Gading Ramadhan Joedo, seorang tersangka lainnya dalam kasus ini. Pengoplosan dilakukan dengan mencampurkan minyak mentah RON 92 dengan kualitas lebih rendah untuk menghasilkan bahan bakar yang dijual dengan harga Pertamax, namun dengan kualitas yang diragukan.
Kejagung juga mengungkapkan peran dua pejabat Pertamina, Maya Kusmaya dan Edward Corne, dalam manipulasi harga dan pengoplosan produk kilang. Maya Kusmaya, yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, diduga memberikan persetujuan kepada Edward Corne, VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, untuk melakukan blending antara RON 88 dan RON 90, yang pada akhirnya menghasilkan RON 92 (Pertamax) yang dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Selain itu, MKAR juga disebutkan menerima keuntungan dari markup harga kontrak pengiriman yang dilakukan oleh Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.
Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari pejabat tinggi Pertamina dan beberapa pengusaha terkait. Mereka diancam dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Daftar 9 Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina:
Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
Yoki Firnandi (YF) – Pejabat di PT Pertamina Internasional Shipping
Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
Edward Corne (EC) – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga
Kejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan mencari bukti lebih lanjut terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bahan bakar.
(km/a)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL