Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.
Menurutnya, transformasi kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia kerja masa depan.Baca Juga:
"Saat ini coding dan AI masih menjadi mata pelajaran pilihan, namun ke depan akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melakukan riset kebijakan (policy research) dan berpartisipasi dalam pengembangan berbagai program pendidikan dasar dan menengah.
"Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra," tegasnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan kampus keagamaan sangat penting dalam mengawal reformasi pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan etika sosial.
Abdul Mu'ti mengungkapkan, Kemendikdasmen saat ini memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Pertama, program revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana fisik, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen sekolah, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," ungkapnya.
Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL," jelasnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL