Polemik Ijazah Gibran Dibawa ke DPR, AKSI Desak Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunaka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.
Menurutnya, transformasi kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia kerja masa depan.Baca Juga:
"Saat ini coding dan AI masih menjadi mata pelajaran pilihan, namun ke depan akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melakukan riset kebijakan (policy research) dan berpartisipasi dalam pengembangan berbagai program pendidikan dasar dan menengah.
"Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra," tegasnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan kampus keagamaan sangat penting dalam mengawal reformasi pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan etika sosial.
Abdul Mu'ti mengungkapkan, Kemendikdasmen saat ini memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Pertama, program revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana fisik, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen sekolah, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," ungkapnya.
Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL," jelasnya.
Selain itu, Abdul Mu'ti menyebut bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD mulai tahun 2027. Untuk itu, pelatihan dan pendidikan bagi guru bahasa Inggris menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
"Pelatihan sebaiknya disebut pendidikan agar bisa disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru," ujarnya.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa setiap kebijakan di bawah Kemendikdasmen tidak lahir secara serampangan, melainkan berdasarkan kajian akademik dan filosofi pendidikan yang mendalam.
"Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah sangat berarti," tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan terus menjaga kemitraan strategis antara pemerintah dan PTMA, guna mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang berlangsung 16–19 Oktober di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional, sekaligus forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mewujudkan pendidikan unggul dan berdampak bagi bangsa.*
(vo/M/006)
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunaka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 se
POLITIK
DELI SERDANG Warga mendukung penggerebekan sarang narkoba oleh tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI di kawasan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golka
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2
OLAHRAGA
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggelar razia di tempat hiburan malam Diskotek Raeye,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberhentikan sementara dua pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPR
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong untuk
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menjelang puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung
PEMERINTAHAN