Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia secara menyeluruh.
Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berhenti menindak pengecer kecil, tetapi juga akan memburu para cukong besar dan oknum aparat yang terlibat di balik praktik ilegal tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya saat menanggapi laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Pak Purbaya, dalam sesi pembacaan laporan di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Salah satu laporan datang dari warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang menyebutkan aparat Bea Cukai hanya menyasar warung-warung kecil, sementara para distributor besar justru dibiarkan bebas beroperasi.
"Semoga bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini," kata Purbaya saat membacakan laporan warga tersebut.
Merespons laporan itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas praktik peredaran rokok ilegal.
Tim tersebut berisi staf ahli non-struktural dari unsur Bea Cukai, Inspektorat Jenderal, dan eks pegawai pajak, yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum perpajakan dan kepabeanan.
"Mereka itu sudah pengalaman cukup banyak. Mereka akan membuat daftar. Mereka kan tahu, ini orang-orang Bea Cukai, tahu siapa cukong-cukongnya. Saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya," jelasnya.
Tim ini ditugaskan untuk memetakan jaringan distribusi dan mendalami aliran distribusi rokok ilegal berdasarkan informasi dari masyarakat dan intelijen internal Kemenkeu.
Lebih lanjut, Purbaya tak menampik kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat, termasuk dari Bea Cukai, yang menjadi "beking" bisnis ilegal tersebut.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam penindakan.
"Katanya banyak bekingnya. Paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tetapi yang jelas akan kita bereskan itu," tegasnya.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN