MK Coret Dana Pendidikan dari MBG, DPR Was-was Nasib 63 Juta Penerima Manfaat
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, kebijakan fiskal tidak bisa terus-menerus memberi kelonggaran kepada kelompok masyarakat yang sebenarnya tergolong kelas menengah.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Ia menyebut bahwa jika setiap kelompok masyarakat menuntut insentif pajak, maka keuangan negara bisa terganggu bahkan kolaps.
"Nggak. Jangan seperti itu, terus minta-minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa nanti. Kalau nggak, mereka bisa membayar. Jangan semuanya gratis," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya akan diberikan hingga 2026 dan hanya untuk sektor pariwisata dan padat karya, yang dinilai masih membutuhkan dukungan akibat dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.
Usulan menaikkan batas PTKP untuk pekerja bergaji maksimal Rp10 juta dinilainya tidak tepat sasaran.
Purbaya mengingatkan bahwa masyarakat kelas menengah sudah mulai merasakan manfaat dari perbaikan ekonomi, sementara anggaran negara seharusnya difokuskan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan daerah.
"Kalau semuanya gratis, pendapatan pajak nol, bubarlah kita. Harus hitung yang optimal seperti apa. Nanti itu bukan optimal kalau penerimaan pajak kita nolin. Anda kelas menengah, lu minta ini, minta gratis, enak aja," tegasnya.
Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar pemerintah tetap mampu menjalankan program-program strategis nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara harus dikelola secara bertanggung jawab, termasuk pengelolaan utang.
"Kita akan balance sesuai dengan ini. Kan utangnya dipakai secara bertanggung jawab. Ke depan, kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, dan sistem perpajakan, supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti," imbuhnya.
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, Yulia Herma (YH),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah kembali membuka war tiket atau perebutan tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara Peringatan Detik
NASIONAL
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
ACEH BESAR Lima perkara disebut menjadi penyebab utama mengapa amal ibadah seorang hamba tidak sampai membawanya pada derajat kesalehan se
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL