Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok 30 Persen dalam 9 Bulan, Bakom: Itu Bagian dari Evaluasi
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, kebijakan fiskal tidak bisa terus-menerus memberi kelonggaran kepada kelompok masyarakat yang sebenarnya tergolong kelas menengah.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Ia menyebut bahwa jika setiap kelompok masyarakat menuntut insentif pajak, maka keuangan negara bisa terganggu bahkan kolaps.
"Nggak. Jangan seperti itu, terus minta-minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa nanti. Kalau nggak, mereka bisa membayar. Jangan semuanya gratis," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya akan diberikan hingga 2026 dan hanya untuk sektor pariwisata dan padat karya, yang dinilai masih membutuhkan dukungan akibat dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.
Usulan menaikkan batas PTKP untuk pekerja bergaji maksimal Rp10 juta dinilainya tidak tepat sasaran.
Purbaya mengingatkan bahwa masyarakat kelas menengah sudah mulai merasakan manfaat dari perbaikan ekonomi, sementara anggaran negara seharusnya difokuskan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan daerah.
"Kalau semuanya gratis, pendapatan pajak nol, bubarlah kita. Harus hitung yang optimal seperti apa. Nanti itu bukan optimal kalau penerimaan pajak kita nolin. Anda kelas menengah, lu minta ini, minta gratis, enak aja," tegasnya.
Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar pemerintah tetap mampu menjalankan program-program strategis nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara harus dikelola secara bertanggung jawab, termasuk pengelolaan utang.
"Kita akan balance sesuai dengan ini. Kan utangnya dipakai secara bertanggung jawab. Ke depan, kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, dan sistem perpajakan, supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti," imbuhnya.
Purbaya secara terbuka mengingatkan kelompok masyarakat kelas menengah agar tidak terus-menerus menuntut fasilitas fiskal tambahan.
Menurutnya, peran kelompok ini justru penting dalam memperkuat basis penerimaan negara.
"Anda kelas menengah, seharusnya jadi bagian dari solusi, bukan terus-menerus minta dispensasi. Kalau bukan Anda yang menopang pembangunan, siapa lagi?" pungkasnya.*
(tt/a008)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berka
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti negaranegara lain yang sudah memiliki senjata nuklir. Prabowo mengatakan, setiap sore dan
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan persetujuannya terhadap wacana kenaikan gaji kepala daerah. Namun, ia menegaskan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia telah berhasil mencapai ketahanan hingga swasembada pangan dalam waktu yang relati
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menekankan, keberhasilan suatu bangsa dapat terwujud jika elite di negaranya bisa bekerja sama. Oleh kar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (31/7/2026), naik 89 poin atau sekitar 0,59 pers
EKONOMI
TOKYO Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Jepang barat daya telah meningkat menjadi 35 orang, kata pejabat prefektu
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat bertemu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara,
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK