Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Ia menilai setiap tindakan dalam institusi TNI maupun Polri semestinya dilakukan berdasarkan perintah atau setidaknya sepengetahuan atasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (29/4/2026).Baca Juga:
"Kalau di dalam TNI maupun Polri itu sangat ketat. Setiap tindakan itu harus atas pengetahuan, pertama atas perintah, yang kedua atas pengetahuan," kata Mahfud.
Ia menilai, jika benar tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan, maka hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal institusi.
Namun di sisi lain, Mahfud juga menyoroti adanya persepsi publik bahwa kasus tersebut sengaja diposisikan sebagai tindakan individu untuk menghindari pertanggungjawaban institusi.
"Orang lalu berpikir, ini bukan soal lemah ini, memang sengaja dilokalisir untuk menghindarkan institusi," ujarnya.
Menurutnya, jika suatu kasus dikategorikan melibatkan institusi, maka konsekuensinya dapat mengarah pada dugaan pelanggaran HAM berat yang bersifat terstruktur dan sistematis serta melibatkan mekanisme penanganan yang lebih luas, termasuk Komnas HAM.
"Kalau sudah institusi kan pelanggaran HAM berat itu kan terstruktur, sistematis," tambahnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa penentuan apakah suatu kasus masuk kategori pelanggaran HAM berat tetap menjadi kewenangan Komnas HAM.
"Suatu pelanggaran itu bisa dianggap pelanggaran HAM berat kalau Komnas HAM yang memutuskan," tegasnya.
Sebelumnya, Oditur Militer II-07 Jakarta mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang melibatkan empat anggota BAIS TNI.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN