Meski Ekonomi Jadi Sorotan, Publik Tetap Beri Prabowo Nilai 81,5 Persen

JAKARTA - Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester I 2026 mencapai 81,5 persen. Angka ini didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap sejumlah aspek kinerja pemerintah, mulai dari penegakan hukum hingga program-program prioritas.

Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengatakan tingginya kepuasan tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat," ujar Dedy dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Dari sisi penegakan hukum, IDM mencatat 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah, khususnya dalam penanganan dugaan korupsi pada sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.

Sementara di sektor ekonomi, hasilnya lebih beragam. Sebanyak 65,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional. Namun jika dirinci, 61,4 persen menyebut kondisi ekonomi saat ini biasa saja, hanya 10,1 persen menilai baik atau sangat baik, sementara 27,2 persen menilai buruk atau sangat buruk.

Survei juga mengukur dukungan publik terhadap program-program unggulan pemerintah. Program Sekolah Rakyat mencatat tingkat persetujuan tertinggi dengan 85,6 persen, disusul bantuan sosial (81,2 persen), MBG (68,4 persen), dan Koperasi Desa Merah Putih (53,5 persen).

Di sisi komunikasi publik, sebanyak 75,3 persen responden mengaku menyukai gaya komunikasi Presiden Prabowo. Meski begitu, IDM menilai aspek komunikasi pemerintah masih perlu diperkuat agar penyampaian kebijakan bisa lebih efektif menjangkau masyarakat.

Survei IDM dilaksanakan pada 11-20 Juli 2026 terhadap 1.640 responden di seluruh provinsi Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka yang diverifikasi secara digital. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,37 persen.* (an/dh)

Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Presiden Dipilih Bukan untuk Memenangkan Survei

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Turun, Istana: Pemerintah Bekerja Bukan untuk Mengejar Survei

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Penyaluran Perdana Program MBG di SLB, Pastikan Lancar dan Tepat Sasaran

Usai Anggaran Dipisah dari Pendidikan, DPR Desak BGN Ngirit Besar-besaran Demi MBG Tetap Jalan

Istana Belum Pegang Salinan Resmi, Tapi Pastikan Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG