Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hingga kini masih mengendap di perbankan, dengan total mencapai Rp 653,4 triliun per Agustus 2025.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan dana publik tidak menganggur dan dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan nasional.
"Nanti kami akan telusuri. Jangan sampai uang pemerintah menganggur di perbankan," ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Menurut data Kementerian Keuangan, dari total dana mengendap tersebut, Rp 399 triliun merupakan simpanan pemerintah pusat dan Rp 254,4 triliun adalah milik pemerintah daerah.
Dana ini terbagi dalam tiga jenis simpanan: giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 285,6 triliun.
Purbaya menyoroti lonjakan tajam pada pos simpanan berjangka, yang naik dari Rp 204,2 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.
Kenaikan ini mencerminkan adanya keterlambatan atau ketidakefisienan dalam realisasi belanja, baik di level pusat maupun daerah.
"Besarnya dana yang tersimpan menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah. Ini harus diselesaikan sebelum kita membuat kebijakan fiskal berikutnya," tegasnya.
Secara khusus, Menkeu Purbaya menyoroti simpanan pemerintah daerah yang mencapai Rp 254,3 triliun, terdiri dari:
Giro: Rp 188,9 triliun
Tabungan: Rp 8 triliun
Simpanan berjangka: Rp 57,5 triliun
Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, total simpanan pemda hanya Rp 103,9 triliun, dan pada 2024 tercatat Rp 92,4 triliun.
Artinya, hanya dalam delapan bulan, terjadi lonjakan hingga Rp 161,9 triliun.
"Saya heran, banyak pemda bilang kekurangan anggaran. Tapi dananya justru parkir di bank dalam jumlah besar. Saya tidak tahu uang itu disimpan di mana, dalam bentuk apa, dan atas nama siapa. Nanti akan saya periksa," tegas Purbaya.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN