Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto meminta publik tidak menilai capaian pemerintah dalam jangka pendek.
Menurut dia, dampak dari berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan baru akan terlihat secara signifikan dalam rentang 10 hingga 20 tahun mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).Baca Juga:
"Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, Saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 2025, 2026 ini," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya dilakukan dalam horizon waktu panjang, bukan berdasarkan dinamika politik jangka pendek seperti pemilu.
"Jangan sekarang, jangan 2029. Nanti 20 tahun lagi Saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah, mulai dari swasembada pangan, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan dana kedaulatan negara atau sovereign wealth fund.
Ia menyebut Indonesia telah memiliki lembaga pengelola aset negara dengan nilai kelolaan mencapai sekitar 1.000 miliar dolar AS.
"Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar. Kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 2025," ujarnya.
Prabowo juga membandingkan dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dulu membentuk sovereign wealth fund, seperti Norwegia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
Selain itu, Prabowo menyoroti dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mendorong perputaran ekonomi di desa.
Ia menyebut adanya peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal akibat belanja pangan harian.
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL