MEDAN -Polrestabes Medan memberikan klarifikasi terkait dugaan penganiayaan terhadap tahanan, Salman Alfaris Siregar, yang sempat menghebohkan publik.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, dalam wawancara di Polrestabes Medan, Kamis (27/2/2025), menyatakan bahwa setelah melakukan konfirmasi dan visum terhadap Salman, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.
Gidion menjelaskan bahwa Salman, yang sebelumnya dikabarkan mengalami penganiayaan di sel tahanan Polrestabes Medan, telah mengklarifikasi bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi.
Baca Juga:
Salman mengaku, selama pemeriksaan, bahwa pernyataan mengenai penganiayaan itu diungkapkan dalam kondisi psikis yang tidak stabil.
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
Pemerintahan
TEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
Internasional
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
