MEDAN -Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda eksekusi belasan rumah yang terletak di Jalan Gandhi, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kamis (27/02/2025).
Keputusan penundaan ini terjadi setelah pihak kepolisian dari Polrestabes Medan tidak hadir untuk melakukan pengamanan di lokasi eksekusi.
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, mengonfirmasi penundaan ini melalui telepon.
Ia menyebutkan bahwa juru sita PN Medan sudah berada di lokasi untuk melaksanakan eksekusi, namun pihak kepolisian yang seharusnya mengamankan jalannya proses eksekusi tidak kunjung tiba.
"Eksekusi ditunda karena pengamanan dari pihak kepolisian tidak hadir," ujar Soniady, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran pihak kepolisian.
Hingga saat ini, belum ada informasi jelas mengenai kapan eksekusi tersebut akan dilanjutkan.
Sementara itu, ratusan warga yang tinggal di Jalan Gandhi, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, turun ke jalan untuk menolak eksekusi rumah yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan.
Warga tampak berkumpul di sekitar lokasi sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana eksekusi tersebut.
Terlihat bahwa baik pihak Pengadilan Negeri Medan maupun Polrestabes Medan belum hadir untuk melaksanakan eksekusi pada pagi itu.
Kuasa hukum warga Gandhi, Bobby Cristian Halim, menyatakan bahwa mereka akan terus menolak eksekusi yang dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Medan.
"Sesuai surat yang diterima dari Pengadilan Negeri Medan, hari ini Kamis (27/02/2025), pukul 09.00 WIB adalah jadwal eksekusi, sehingga kami dari tim hukum sudah bersiap bersama masyarakat Gandhi menolak eksekusi," ungkapnya.
Bobby juga menjelaskan bahwa banyak warga yang terkena eksekusi ini memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas properti mereka.
"Kami sudah memasukkan gugatan baru dengan nomor perkara 199/Pdt.G/2025/PN.MDN dan 200/Pdt.G/2025/PN.MDN yang sudah dijadwalkan untuk sidang pertama pada hari Selasa mendatang," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa melalui gugatan ini, mereka ingin membuktikan bahwa masyarakat Gandhi memiliki hak sah atas rumah yang mereka tempati.
"Kami ingin memperlihatkan dan membuktikan bahwa pihak yang kami bela ini adalah masyarakat Gandhi yang sudah lama menempati, memiliki penguasaan fisik dari kelurahan, dan memiliki sertifikat hak milik (SHM)," terang Bobby.
(tb/n14)
ACEH TIMUR Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pengamat yang tidak menyukai kebe
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah ya
PERTANIAN AGRIBISNIS
