
DPRD Sumut Desak Pencopotan Kepala SMA Negeri 8 Medan Terkait Kasus Pungli
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan KriminalJAKARTA -Mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berinisial AZ resmi ditetapkan sebagai tersangka suap setelah menilap uang barang bukti sebesar Rp 11,5 miliar yang seharusnya dikembalikan kepada korban dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit.
Penetapan tersangka ini dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Baca Juga:
Kajati Jakarta, Patris Yusrian Jaya, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis malam (27/2/2025) mengungkapkan bahwa AZ yang pada saat itu masih menjabat sebagai JPU di Kejari Jakarta Barat bertanggung jawab dalam eksekusi pengembalian barang bukti senilai Rp 61,4 miliar kepada sekitar 1.500 korban kasus robot trading Fahrenheit.
Namun, kuasa hukum korban, BG dan OS, justru melakukan pendekatan dengan oknum jaksa tersebut untuk mengurangi jumlah uang yang dikembalikan.
Baca Juga:
"Seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada korban robot trading Fahrenheit yang diwakili BG dan OS. Namun, hanya sebesar Rp 38,2 miliar yang dikembalikan, sementara sekitar Rp 23,2 miliar ditilap oleh oknum jaksa dan kuasa hukum korban," ungkap Patris.
Dari total uang yang ditilap, AZ mendapat bagian senilai Rp 11,5 miliar.
Setelah terungkapnya praktik suap tersebut, AZ dimutasi ke Kejari Landak, Kalimantan Barat.
Kini, ia telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
Selain AZ, BG juga telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara OS masih berstatus saksi.
AZ dijerat dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana yang berat.
BG disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini semakin memperburuk citra sistem peradilan dan mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap oknum-oknum yang memiliki wewenang hukum.
(km/a)
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan KriminalMADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
KesehatanSUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
BeritaASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan KriminalLANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan KriminalBINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
NasionalBATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
PemerintahanLOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
OlahragaPADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal