Pagar Laut Ilegal: Kades Kohod Diberi Waktu 30 Hari untuk Lunasi Denda Rp 48 Miliar

JAKARTA -Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan waktu 30 hari kepada Kepala Desa Kohod, Arsin, untuk membayar denda sebesar Rp 48 miliar.

Denda ini diberikan setelah Arsin terbukti memasang pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Pemasangan pagar laut tersebut telah mengganggu aktivitas nelayan setempat dan menjadi sorotan publik.

Pada Rabu (26/2/2025), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi mengeluarkan keputusan untuk memberikan sanksi terhadap Arsin dan anak buahnya, T, terkait pemasangan pagar laut yang ilegal tersebut.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (27/2/2025), Menteri KP Sakti menegaskan bahwa Arsin diberi waktu maksimal 30 hari untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Arsin sendiri menyatakan siap untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Dia sudah menyatakan sanggup membayar, dan negara akan menagih," ujar Sakti dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sakti juga menjelaskan bahwa Arsin dan T adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

"Mereka mengakui dan sudah membuat surat pernyataan," tambahnya.

Namun, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, merasa heran karena hingga kini Arsin belum dipidana terkait pembangunan pagar laut tersebut.

Menurutnya, Arsin hanya dijerat terkait pemalsuan dokumen di Bareskrim Polri, dan bukan atas tindakannya membangun pagar laut.

Menteri KP menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, namun KKP tidak memiliki kewenangan dalam ranah pidana.

"Kami hanya menjadi tim ahli dalam kasus ini," ujar Sakti.

Sejak awal tahun 2025, keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang telah viral di media sosial dan mengundang perhatian publik.

Pemasangan pagar laut tersebut juga berdampak negatif bagi nelayan setempat.

Sementara itu, Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan pemalsuan dokumen untuk permohonan hak atas tanah di sekitar lokasi pagar laut.

Kepala Desa Kohod, Arsin, dan beberapa pihak terkait telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

(km/a)