JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina.
Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun hanya untuk tahun 2023.
Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan perhitungan awal yang hanya mencakup tahun 2023.
Baca Juga:
Kejagung masih bekerja sama dengan ahli dan BPK untuk menghitung kerugian negara selama periode 2018 hingga 2023.
"Kerugian negara yang dihitung pada 2023 mencapai Rp 193,7 triliun. Namun, angka tersebut hanya berlaku untuk tahun ini.
Baca Juga:
Kami masih menghitung kerugian selama lima tahun terakhir, dari 2018 hingga 2023," ungkap Harli.
Komponen Kerugian Negara Perhitungan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut didasarkan pada beberapa komponen utama:
Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sebesar Rp 35 triliun.
Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp 2,7 triliun.
Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp 9 triliun.
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
TAPUT Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq MA mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membenahi ta
Pemerintahan
VATICAN Jenazah Paus Fransiskus telah menjalani proses pengawetan menggunakan teknik tanatopraksi dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus
Internasional
MEDAN Curahan hujan yang cukup tinggi dan drainase yang kurang optimal menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Medan Labuhan dan Kelurahan S
Peristiwa
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
