3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pemungutan retribusi di obyek wisata Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024.
Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait kasus ini masih berlangsung.
"Masih penyelidikan," ungkap Jules saat ditemui di Bandung, Jumat (28/2/2025), seperti dilansir dari Antara.
Meskipun begitu, pihak kepolisian belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini.
Namun, penyidik Polda Jabar menegaskan bahwa mereka masih mendalami dugaan adanya praktik rasuah dalam pengelolaan retribusi tersebut.
Sementara itu, Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha Emmawan, mengaku telah memberikan keterangan terkait kasus ini pada Senin (10/2/2025).
Pratama mengungkapkan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan mengenai data pengelolaan kawasan wisata Cibodas dan membahas tunggakan dari pihak ketiga yang masuk dalam piutang negara, bukan diperiksa sebagai tersangka.
"Betul, saya sudah datang ke Polda Jabar tapi hanya ngobrol soal data pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas tunggakan pihak ketiga yang masuk dalam piutang negara, bukan diperiksa hanya ngobrol," ujarnya.
Selain itu, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam penarikan retribusi di kawasan wisata Cibodas.
Anton menyebutkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata ini belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk membayar kontribusi sesuai perjanjian dengan Disbudpar Cianjur untuk tahun 2022-2023, dengan total kewajiban mencapai Rp 3,5 miliar.
Penyelidikan ini terus berlanjut, dengan harapan pihak berwenang dapat mengungkap dan menyelesaikan dugaan kasus korupsi ini secara tuntas.
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
NASIONAL