KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
BANDUNG – Penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pemungutan retribusi di obyek wisata Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024.
Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait kasus ini masih berlangsung.
"Masih penyelidikan," ungkap Jules saat ditemui di Bandung, Jumat (28/2/2025), seperti dilansir dari Antara.
Meskipun begitu, pihak kepolisian belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini.
Namun, penyidik Polda Jabar menegaskan bahwa mereka masih mendalami dugaan adanya praktik rasuah dalam pengelolaan retribusi tersebut.
Sementara itu, Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha Emmawan, mengaku telah memberikan keterangan terkait kasus ini pada Senin (10/2/2025).
Pratama mengungkapkan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan mengenai data pengelolaan kawasan wisata Cibodas dan membahas tunggakan dari pihak ketiga yang masuk dalam piutang negara, bukan diperiksa sebagai tersangka.
"Betul, saya sudah datang ke Polda Jabar tapi hanya ngobrol soal data pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas tunggakan pihak ketiga yang masuk dalam piutang negara, bukan diperiksa hanya ngobrol," ujarnya.
Selain itu, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam penarikan retribusi di kawasan wisata Cibodas.
Anton menyebutkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata ini belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk membayar kontribusi sesuai perjanjian dengan Disbudpar Cianjur untuk tahun 2022-2023, dengan total kewajiban mencapai Rp 3,5 miliar.
Penyelidikan ini terus berlanjut, dengan harapan pihak berwenang dapat mengungkap dan menyelesaikan dugaan kasus korupsi ini secara tuntas.
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL