JAKARTA – Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, yakni Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut kliennya siap membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.
Yunihar menilai pernyataan tersebut keliru dan menyebut bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
Yunihar menyatakan, pernyataan Menteri KKP tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Baca Juga:
"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," ujarnya kepada Kompas.com pada Sabtu (1/3/2025).
Menurut Yunihar, Arsin yang kini tengah berada dalam tahanan belum memperoleh informasi resmi terkait denda tersebut, melainkan mengetahui perkembangan kasus melalui pemberitaan media.
Baca Juga:
"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya.
Kami tahunya dari berita," kata Yunihar.
Ia menegaskan bahwa jika pihaknya menerima pemberitahuan resmi terkait denda Rp 48 miliar, mereka akan segera mendiskusikan langkah hukum selanjutnya bersama kliennya.
"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," tambah Yunihar.
Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin dan salah satu perangkat desanya yang berinisial T bertanggung jawab atas pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Pagar laut tersebut dinilai ilegal karena menyalahi aturan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Arsin dan T telah ditetapkan sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut tersebut. Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (27/2/2025), Menteri KKP mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah dikenakan denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) T
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
