bitvonline.com-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019-2024, mengungkapkan dugaan adanya mafia migas yang terlibat dalam skema pengadaan aditif pada produk Pertamax dan Pertalite.
Hal ini disampaikan Ahok dalam sebuah wawancara yang tayang di kanal YouTube Narasi pada Sabtu (1/3/2025).
Menurut Ahok, salah satu masalah besar yang terjadi adalah pengadaan aditif yang melibatkan oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga menjadi backing untuk memastikan Pertamina membeli aditif tersebut melalui tender yang tidak sah.
Baca Juga:
Ahok menambahkan bahwa meskipun sudah memberikan arahan agar pengadaan aditif dilakukan secara transparan dan terintegrasi, praktik mafia ini tetap berlangsung.
Ahok juga menyoroti kembalinya orang-orang yang sebelumnya terkait dengan PT Petral, yang telah dibubarkan karena dianggap sarang mafia.
Baca Juga:
Ia mempertanyakan mengapa orang-orang tersebut malah diangkat menjadi Direksi di Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina.
Menurut Ahok, ketidaktransparanan ini adalah bagian dari permainan yang sudah berlangsung lama.
Ia menyebut bahwa masalah ini melibatkan banyak pihak dan dapat mengarah pada korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga memberikan solusi kepada pemerintah untuk memerangi mafia migas dengan menggunakan sistem e-katalog yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan sistem ini, Ahok yakin mafia migas bisa diberantas dan menciptakan efisiensi dalam pengadaan bahan bakar dan produk lainnya.
Terkait dengan pergantian jabatan di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan digelar pada Maret 2025 akan membahas penggantian Komisaris dan Direksi di berbagai BUMN, termasuk Pertamina Patra Niaga.
Erick menegaskan bahwa semua pergantian akan dilakukan dengan pertimbangan matang untuk menjaga keberlanjutan dan performa perusahaan.
JAKARTA Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 1516 Juni 2025 di Kanada me
Politik
INDRAGIRI HULU Seorang guru Sekolah Dasar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial OSM (59) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepolisian menetapkan BSG, pemilik sekaligus pimpinan Panti Asuhan Yayasan Cahaya Natanael Indonesia di Jalan Jatirejo Mandiri Ikh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pe
Nasional
BANDUNG Indonesia dan Jerman resmi memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan jalur migrasi tenaga kerja yang adil, aman, dan eti
Ekonomi
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah lembaga pendidikan bergaya militer, m
Pendidikan
JAKARTA Seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara, Kolonel (Purn) dr Rusnawi Faisol, melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) peng
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh kembali menerima dukungan dari dunia usaha. Kali ini, giliran XL Smart yang menyera
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus
Ekonomi
DELI SERDANG Karantina Sumatera Utara (Sumut) memusnahkan ratusan satwa dan tumbuhan ilegal yang berasal dari berbagai negara dalam sebu
Hukum dan Kriminal
