NUSA TENGGARA TIMUR -Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengonfirmasi bahwa Kapolres Ngada, AKBP. Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, telah ditangkap oleh Divisi PropamMabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.
"Iya, Mabes Polri mengamankan," ujar Daniel saat ditemui di Mapolda NTT pada Senin (3/3).
Baca Juga:
Menurut Daniel, saat ini Kapolres Ngada sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mabes Polri. "Diperiksa di Mabes Polri, kita belum nanti hasil putusan Mabes Polri lah, nanti kita cek," tambahnya.
Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh tim gabungan di salah satu hotel di Kota Kupang pada Kamis (20/2), karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Baca Juga:
DENPASAR Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Denpasar kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkot
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, Polsek Denpasar Selatan melaksanakan Keg
Nasional
DENPASAR Dalam rangka mempererat sinergitas antara Polri dan masyarakat, Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H.,
Nasional
Oleh Yakub F. IsmailDalam jagat politik, simbol selalu memiliki daya magis yang tak bisa diabaikan. Simbol kerap memberikan makna tersendir
Opini
JEMBRANA Situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, terpantau lancar dan terkendali pada Kamis (7/8/2025)
Nasional
JEMBRANA Guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) P
Nasional
JEMBRANA Suasana penuh semangat dan nasionalisme membanjiri ruasruas jalan di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Rab
Nasional
JAWA BARAT Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjalani tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025) p
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada Rabu, 6 Agustus 2025, Kejati
Pemerintahan
BANGKOK Sebuah rumah sakit swasta di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand, dikenai sanksi berat setelah lebih dari 1.000 halaman rekam medi
Internasional
