Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara Masuk Program Pertukaran Pelajar RI–Singapura
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura d
PENDIDIKAN
JAKARTA — Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).
Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya tahap awal pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyerahan LKPP ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
"Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban penuh pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkap Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).
APBN 2025, yang mencatat defisit sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), telah berperan penting sebagai penyangga ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp 3.434,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Entry Meeting Awali Pemeriksaan Keuangan Negara
Selain penyerahan laporan, acara tersebut juga menyertakan entry meeting yang merupakan tahap awal dalam komunikasi antara pemerintah dan BPK, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit.
Entry meeting ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara.
Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu pemerintah dalam menyerahkan LKPP 2025. Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada empat aspek utama: kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Isma.
Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Ha
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
MEDAN Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah ruma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
NASIONAL
JAKARTA Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pe
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dipilihnya Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai tuan
OLAHRAGA
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan g
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi untuk m
PEMERINTAHAN