Polda Aceh dan Ditjenpas Teken Kerja Sama Penguatan Keamanan Lapas, Ini Fokus Utamanya
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).
Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya tahap awal pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyerahan LKPP ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
"Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban penuh pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkap Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).
APBN 2025, yang mencatat defisit sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), telah berperan penting sebagai penyangga ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp 3.434,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Entry Meeting Awali Pemeriksaan Keuangan Negara
Selain penyerahan laporan, acara tersebut juga menyertakan entry meeting yang merupakan tahap awal dalam komunikasi antara pemerintah dan BPK, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit.
Entry meeting ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara.
Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu pemerintah dalam menyerahkan LKPP 2025. Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada empat aspek utama: kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Isma.
Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh menandatangani perjanjian kerja
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berencana melakukan penataan meny
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memastikan rencana pembangunan jembatan pengganti di kawasan Ga
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) dan Festival Seni
PEMERINTAHAN
ASAHAN Suasana penuh antusiasme mewarnai kegiatan Talkshow Bersama Tokoh Inspiratif di SMA Negeri 1 Meranti, Kabupaten Asahan, Kamis, 21
PENDIDIKAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan tahun 2026
PEMERINTAHAN
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Mene
EKONOMI
JAKARTA Puasa Tarwiyah dan Arafah kembali menjadi amalan yang banyak dikerjakan umat Islam menjelang Idul Adha. Namun, di tengah antusia
AGAMA
ACEH TENGAH Jembatan Bailey di Kampung Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, kembali membuka akses lima desa yang sebelum
NASIONAL
Oleh Danang GirindrawardanaRENCANA pemerintah membentuk BUMN baru yang akan menjadi pengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) pada
OPINI