Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
BANDUNG -Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menanggapi gugatan yang diajukan terkait lahan SMA Negeri 1 Bandung (Smansa) yang kini tengah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
KPAI menegaskan agar gugatan tersebut tidak mempengaruhi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang saat ini menampung lebih dari 1.200 siswa tersebut.
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, meminta agar kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama dalam permasalahan ini.
Ia menyatakan, "Kami minta gugatan ini tidak mengganggu proses belajar anak, kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Berjalannya KBM harus tetap kondusif, aman, dan nyaman untuk psikologi anak," ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).
Aris juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum dan solusi yang terbaik bagi pihak sekolah.
"Pemda harus turun tangan membantu sekolah agar mendapat kepastian hukum dan solusi terbaik. Selain itu, pemda juga harus memberikan pendampingan psikoedukasi kepada peserta didik dan warga sekolah, agar layanan sekolah, termasuk KBM, tetap berjalan seperti biasa," tambahnya.
KPAI juga berharap agar pengadilan dapat mempertimbangkan aspek sosial dalam mengambil keputusan.
"Kami berharap pengadilan berhati-hati dalam membuat keputusan. Selain mempertimbangkan fakta hukum, kami juga berharap faktor sosial yang berdampak pada tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan utama," kata Aris.
Gugatan ini berawal dari klaim Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang menyebut dirinya sebagai pemilik sah lahan tempat SMA Negeri 1 Bandung berdiri.
PLK telah mendaftarkan gugatan tersebut di PTUN, yang menambah kekhawatiran akan nasib 1.200 siswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Smansa.
Sementara itu, para siswa dan warga sekolah juga merasakan dampak psikologis akibat ketidakpastian mengenai masa depan sekolah mereka.
Diharapkan, pihak terkait segera menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak dan memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu.
(dc/a)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 miliar untuk pembangunan ruas jalan Ujung Pa
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platfo
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR y
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
PALUTA Perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sumatera U
EKONOMI
MEDAN Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Kota Tua Kesawan, Medan, Minggu (28/6/2026), berlangsung lebih semarak dari biasanya. Selain
PEMERINTAHAN