BINJAI -Sejumlah guru di Kota Binjai mengeluhkan adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) terkait biaya administrasi sertifikasi dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Pungli yang diduga mencapai Rp 150 ribu ini disebut-sebut dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Keluhan para guru ini sampai ke telinga anggota DPRD Kota Binjai, Ronggur Simorangkir.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut langsung melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
"Jumlah punglinya bervariasi, ada yang Rp 50 ribu untuk administrasi, Rp 20 ribu untuk Tamsil. Namun informasi yang kami terima di wilayah Binjai Kota, kutipan mencapai Rp 150 ribu," ujar Ronggur, Rabu (12/3/2025).
Ronggur juga menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Binjai, Edi Mulia, dan meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti.
Ia mengungkapkan, meskipun Edi Mulia membantah memberikan instruksi terkait pungli tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan, kutipan tersebut tetap terjadi.
"Logikanya, tidak mungkin mereka berani melakukan pungli tanpa perintah. Ini sangat memprihatinkan," lanjut Ronggur.
Ronggur mengaku sangat kecewa karena yang menjadi sasaran dari dugaan pungli ini adalah para guru.
Ia menegaskan bahwa jumlah guru di Binjai yang mencapai sekitar lima ribuan orang harus dilindungi dan tidak dijadikan objek pemerasan.
"Saya pernah jadi guru, saya tahu betul bagaimana beratnya tugas dan pengabdian seorang guru. Mereka sudah dituntut untuk mendidik, sekarang malah harus menghadapi pungli seperti ini," kata Ronggur dengan nada kesal.
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN
PADANGLAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, telah melakukan rotasi jabatan terhadap beberapa pejabat pimpinan ting
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardiant
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Polisi akhirnya mengungkap kronologi tragis yang melibatkan Bripda MS, seorang anggota Brimob Polda Maluku, yang diduga melakukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
