Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
BINJAI -Sejumlah guru di Kota Binjai mengeluhkan adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) terkait biaya administrasi sertifikasi dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Pungli yang diduga mencapai Rp 150 ribu ini disebut-sebut dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Keluhan para guru ini sampai ke telinga anggota DPRD Kota Binjai, Ronggur Simorangkir.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut langsung melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
"Jumlah punglinya bervariasi, ada yang Rp 50 ribu untuk administrasi, Rp 20 ribu untuk Tamsil. Namun informasi yang kami terima di wilayah Binjai Kota, kutipan mencapai Rp 150 ribu," ujar Ronggur, Rabu (12/3/2025).
Ronggur juga menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Binjai, Edi Mulia, dan meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti.
Ia mengungkapkan, meskipun Edi Mulia membantah memberikan instruksi terkait pungli tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan, kutipan tersebut tetap terjadi.
"Logikanya, tidak mungkin mereka berani melakukan pungli tanpa perintah. Ini sangat memprihatinkan," lanjut Ronggur.
Ronggur mengaku sangat kecewa karena yang menjadi sasaran dari dugaan pungli ini adalah para guru.
Ia menegaskan bahwa jumlah guru di Binjai yang mencapai sekitar lima ribuan orang harus dilindungi dan tidak dijadikan objek pemerasan.
"Saya pernah jadi guru, saya tahu betul bagaimana beratnya tugas dan pengabdian seorang guru. Mereka sudah dituntut untuk mendidik, sekarang malah harus menghadapi pungli seperti ini," kata Ronggur dengan nada kesal.
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN
KOTAPINANG Kunjungan Supervisi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi TP PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PEMERINTAHAN
ASAHAN Penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital terus didorong melalui kegiatan pembinaan Pola Asuh Anak dan Rema
PENDIDIKAN
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Konsumsi sayur masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari angka ideal dan perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat guna menduk
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI