BATAM, KEPULAUAN RIAU – Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Para WNA ini diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan pada 11 hingga 12 Maret 2025.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan bahwa ini adalah operasi kedua yang digelar setelah Bali.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 26 WNA dari 12 perusahaan PMA yang dicurigai tidak memenuhi syarat investasi diperiksa, dan 13 orang di antaranya berhasil diamankan.
Baca Juga:
"Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengawasi dan menindak tegas perusahaan PMA yang terindikasi fiktif atau melanggar aturan yang berlaku.
Dari 12 perusahaan yang diperiksa, ditemukan 6 perusahaan fiktif dan 4 perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp 10 miliar," jelas Saffar dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Saffar menyatakan bahwa 13 WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Jika terbukti melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi berupa denda, deportasi, atau bahkan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan investasi yang belum dipenuhi.
Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto, juga menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memperbaiki sistem pengawasan terhadap PMA yang masuk dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pengawasan ini sangat penting, khususnya di daerah perbatasan seperti Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kami ingin memastikan investasi yang masuk benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi negara," tambah Adi.
Sebagai informasi, pengawasan ini dilakukan terhadap perusahaan PMA yang telah terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum memenuhi kewajiban investasi.
Operasi gabungan ini diharapkan menjadi efek jera bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dan memperkuat sistem investasi di Indonesia.
(dc/n14)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan