BATAM, KEPULAUAN RIAU – Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Para WNA ini diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan pada 11 hingga 12 Maret 2025.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan bahwa ini adalah operasi kedua yang digelar setelah Bali.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 26 WNA dari 12 perusahaan PMA yang dicurigai tidak memenuhi syarat investasi diperiksa, dan 13 orang di antaranya berhasil diamankan.
"Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengawasi dan menindak tegas perusahaan PMA yang terindikasi fiktif atau melanggar aturan yang berlaku.
Dari 12 perusahaan yang diperiksa, ditemukan 6 perusahaan fiktif dan 4 perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp 10 miliar," jelas Saffar dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut, Saffar menyatakan bahwa 13 WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Jika terbukti melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi berupa denda, deportasi, atau bahkan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan investasi yang belum dipenuhi.
Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto, juga menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memperbaiki sistem pengawasan terhadap PMA yang masuk dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pengawasan ini sangat penting, khususnya di daerah perbatasan seperti Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kami ingin memastikan investasi yang masuk benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi negara," tambah Adi.
Sebagai informasi, pengawasan ini dilakukan terhadap perusahaan PMA yang telah terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum memenuhi kewajiban investasi.
Operasi gabungan ini diharapkan menjadi efek jera bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dan memperkuat sistem investasi di Indonesia.
(dc/n14)
JAKARTA Indah Kirana Atal S. Depari kembali ditunjuk sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) untuk periode 20252030.
Nasional
MEDAN Seorang influencer platform X, Hera Enica Lubis, melaporkan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, ke Polda
Entertainment
Tanjungbalai Keluarga Rahmadi, warga Tanjungbalai yang menjadi korban dugaan kriminalisasi polisi, melayangkan surat terbuka kepada dua
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 4.749
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk komitmen meni
Kesehatan
GORONTALO Ratusan guru honorer nondatabase Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan keresahan mereka di rumah dinas jabatan Gubernur G
Nasional
JAWA TIMUR Mas&039ud (48), warga Desa Kedungwonokerto, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ditangkap Polresta Sidoarjo karena menyimpa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Akun X (sebelumnya Twitter) dengan nama Fufufafa kembali menjadi sorotan publik lantaran diduga kuat dimiliki oleh Wakil Preside
Nasional
DEPOK Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menerima laporan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan dari dua kandang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, memberikan klarifikasi terkait kritik warganet mengenai kemampuan bahasa Inggris d
Pariwisata
