JAKARTA – Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Amsal Christy Sitepu.
Selain Kejari, DPR juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemanggilan dilakukan menyusul adanya polemik di publik terkait putusan yang telah dijatuhkan.Baca Juga:
"Kami akan panggil Kejari Karo beserta para JPU-nya besok (Kamis 2 April 2026), berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Rabu (1/4/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai ada perlawanan dari aparat penegak hukum yang merasa terganggu dengan aktivitas Komisi III DPR RI yang menyuarakan aspirasi publik terkait Amsal Sitepu.
"Hari ini ada sekelompok orang yang melakukan demo di sana. Saya enggak tahu apakah digerakkan oleh Kejari Karo atau tidak, tapi kita akan cek," kata Habiburokhman.
Ia menambahkan, munculnya propaganda yang menuding DPR menyalahi prosedur terkait permohonan penangguhan penahanan Amsal Sitepu perlu diluruskan.
Menurut Habiburokhman, justru aparat yang melampaui prosedur secara substantif.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Sitepu.
"Kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal, seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya, divonis dengan pasal-pasal Tipikor yang rasio dan argumentasinya tidak bisa diterima publik," ungkapnya.
Kasus ini sebelumnya menimbulkan kontroversi di masyarakat karena tuntutan hukum yang dinilai tidak proporsional terhadap pekerjaan jurnalistik dan kreatif Amsal Sitepu.*
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
