Cegah Risiko Hukum Sejak Awal, Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Strategis Kemenkes
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Amsal Christy Sitepu.
Selain Kejari, DPR juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemanggilan dilakukan menyusul adanya polemik di publik terkait putusan yang telah dijatuhkan.Baca Juga:
"Kami akan panggil Kejari Karo beserta para JPU-nya besok (Kamis 2 April 2026), berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Rabu (1/4/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai ada perlawanan dari aparat penegak hukum yang merasa terganggu dengan aktivitas Komisi III DPR RI yang menyuarakan aspirasi publik terkait Amsal Sitepu.
"Hari ini ada sekelompok orang yang melakukan demo di sana. Saya enggak tahu apakah digerakkan oleh Kejari Karo atau tidak, tapi kita akan cek," kata Habiburokhman.
Ia menambahkan, munculnya propaganda yang menuding DPR menyalahi prosedur terkait permohonan penangguhan penahanan Amsal Sitepu perlu diluruskan.
Menurut Habiburokhman, justru aparat yang melampaui prosedur secara substantif.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Sitepu.
"Kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal, seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya, divonis dengan pasal-pasal Tipikor yang rasio dan argumentasinya tidak bisa diterima publik," ungkapnya.
Kasus ini sebelumnya menimbulkan kontroversi di masyarakat karena tuntutan hukum yang dinilai tidak proporsional terhadap pekerjaan jurnalistik dan kreatif Amsal Sitepu.*
(di/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Satresnarkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial MS (29) yang diduga sebagai pengedar sabu di Dusun II
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyinggung adanya Sisa Le
PEMERINTAHAN
LANGKAT Kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebua
PERISTIWA
MEDAN Sidang vonis tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat tahun anggaran 2024 ditunda
HUKUM DAN KRIMINAL