Pasutri Bandar N**** di Medan Ditangkap, 2 Kg S*** Disita
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi bandar narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian di Lebanon.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam keterangannya pada Rabu (1/4).
"Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan," ujar Djamari.Baca Juga:
Djamari menegaskan serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen pihak bertikai terhadap keselamatan pasukan perdamaian.
Pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bersatu dan bertindak tegas dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan.
Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.
Fokusnya adalah memastikan keselamatan personel di wilayah penugasan dan meninjau ulang protokol keamanan sesuai situasi konflik di Lebanon selatan.
Kronologi Insiden
Insiden menelan tiga nyawa prajurit TNI terjadi dalam dua lokasi berbeda:
1. UNIFIL, Adchit Al Qusayr – Minggu (29/3), Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur, sementara dua prajurit lain mengalami luka-luka.
2. Bani Hayyan – Senin (30/3), dua pasukan perdamaian gugur akibat ledakan kendaraan yang kemudian diketahui berasal dari ranjau.
Kedua serangan menimbulkan keprihatinan serius atas keselamatan personel Indonesia yang bertugas di misi perdamaian.
Pemerintah menekankan perlunya evaluasi protokol keamanan dan langkah preventif agar tragedi serupa tidak terulang.*
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi bandar narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA GoTo memastikan akan mengikuti arahan pemerintah terkait penurunan potongan bagi hasil pengemudi ojek online (ojol) dari 20 persen
EKONOMI
JAKARTA DPR menegaskan hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dapat langsung ditangkap tanpa harus mengantongi izin Ketua Ma
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) buka suara terkait viralnya lagu satire Siti Mawarni yang ramai diperbincangkan di media sosial kar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menyoroti sumber pendanaan di balik produksi film dokumenter Pesta Babi kary
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak buka suara terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel E
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (20/5/2026). Presiden Prabowo Subianto disebut akan hadir langsung dalam ag
NASIONAL