Gojek Ikuti Arahan Prabowo, Potongan Ojol Turun Jadi 8 Persen
JAKARTA GoTo memastikan akan mengikuti arahan pemerintah terkait penurunan potongan bagi hasil pengemudi ojek online (ojol) dari 20 persen
EKONOMI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel telah disusun sesuai pedoman hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan jaksa memiliki parameter dan pertimbangan tersendiri dalam menyusun tuntutan terhadap setiap terdakwa.Baca Juga:
"Ada pedomannya semua sih, ada parameternya semua sebetulnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sih," ujar Fitroh di Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, surat tuntutan jaksa telah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pasal yang dikenakan, jumlah penerimaan uang, hingga sikap terdakwa selama proses persidangan berlangsung.
"Saya pikir itu yang terjadi sih. Jadi sudah ada apa hal yang memberatkan, apa hal yang meringankan, sudah ada patokannya," katanya.Sebelumnya, Noel mengaku kecewa dengan tuntutan lima tahun penjara yang diajukan jaksa KPK terhadap dirinya.
Noel menilai selisih tuntutan hukumannya tidak sebanding dengan jumlah uang yang diduga diterima terdakwa lain dalam perkara yang sama.Dalam kasus tersebut, Noel dituntut lima tahun penjara atas dugaan penerimaan sekitar Rp3 miliar.
Sementara terdakwa lain, Irvian Bobby Mahendro yang dijuluki "Sultan Kemnaker", dituntut enam tahun penjara meski diduga menerima hingga Rp75 miliar.
"Bayangkan yang korupsi Rp75 miliar hanya 6 tahun. Saya yang dianggap Rp3 miliar, 5 tahun," ujar Noel usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kasus dugaan korupsi pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker itu masih bergulir di pengadilan dan menjadi sorotan publik.*
(in/dh)
JAKARTA GoTo memastikan akan mengikuti arahan pemerintah terkait penurunan potongan bagi hasil pengemudi ojek online (ojol) dari 20 persen
EKONOMI
JAKARTA DPR menegaskan hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dapat langsung ditangkap tanpa harus mengantongi izin Ketua Ma
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) buka suara terkait viralnya lagu satire Siti Mawarni yang ramai diperbincangkan di media sosial kar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menyoroti sumber pendanaan di balik produksi film dokumenter Pesta Babi kary
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak buka suara terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tuntutan lima tahun penjara terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel E
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (20/5/2026). Presiden Prabowo Subianto disebut akan hadir langsung dalam ag
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor yang disebut akan mengelola aktivitas
NASIONAL