Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Muhadjir diperiksa karena pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022 dalam periode yang menjadi bagian dari penyidikan perkara tersebut.
Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026), Muhadjir keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.42 WIB setelah sebelumnya masuk sekitar pukul 18.03 WIB.Baca Juga:
"Hanya itu (materi pemeriksaan) saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022," ujar Muhadjir kepada wartawan usai diperiksa.
Ia menyebut tidak banyak pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepadanya. Menurutnya, perannya sebagai Menag ad interim hanya berlangsung singkat sekitar 20 hari.
"Oh nggak banyak (pertanyaan), saya kan jadi ad interim hanya 20 hari, 30 Juni sampai 19 Juli," ucapnya.
Muhadjir juga menegaskan seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar dan tanpa kendala.
"Aman, aman, aman," katanya.
Sebelumnya, Muhadjir sempat meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun ia akhirnya memutuskan untuk hadir lebih cepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
"Kok nggak enak kalau saya menunda, nanti ada kesan menghindari, ya sudah saya datang saja," ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan korupsi kuota haji dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 622 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.*
(d/dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA