JAKARTA – Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Amsal Christy Sitepu.
Selain Kejari, DPR juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemanggilan dilakukan menyusul adanya polemik di publik terkait putusan yang telah dijatuhkan.Baca Juga:
"Kami akan panggil Kejari Karo beserta para JPU-nya besok (Kamis 2 April 2026), berikut kami juga akan mengundang Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi terhadap yang seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Rabu (1/4/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai ada perlawanan dari aparat penegak hukum yang merasa terganggu dengan aktivitas Komisi III DPR RI yang menyuarakan aspirasi publik terkait Amsal Sitepu.
"Hari ini ada sekelompok orang yang melakukan demo di sana. Saya enggak tahu apakah digerakkan oleh Kejari Karo atau tidak, tapi kita akan cek," kata Habiburokhman.
Ia menambahkan, munculnya propaganda yang menuding DPR menyalahi prosedur terkait permohonan penangguhan penahanan Amsal Sitepu perlu diluruskan.
Menurut Habiburokhman, justru aparat yang melampaui prosedur secara substantif.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Sitepu.
"Kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal, seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya, divonis dengan pasal-pasal Tipikor yang rasio dan argumentasinya tidak bisa diterima publik," ungkapnya.
Kasus ini sebelumnya menimbulkan kontroversi di masyarakat karena tuntutan hukum yang dinilai tidak proporsional terhadap pekerjaan jurnalistik dan kreatif Amsal Sitepu.*
(di/ad)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
