JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto dijerat sebagai terdakwa dalam dua perkara, yakni dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam proses Pergantian Antarwaktu (PAW) serta dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Baca Juga:
Permohonan eksepsi ini diajukan oleh tim penasihat hukum Hasto dan disampaikan pada sidang dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/3).
Salah satu penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun eksepsi, yakni hingga 24 Maret 2025.
Baca Juga:
Maqdir menjelaskan bahwa dengan waktu yang hanya satu hari setelah menerima berkas perkara, pihaknya kesulitan untuk menyusun eksepsi secara tepat.
"Kami hendak mengajukan keberatan surat dakwaan ini. Akan tetapi, kami tidak bisa menyusun eksepsi ini dalam waktu yang singkat seperti yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dalam satu hari," ujar Maqdir dalam persidangan.
Maqdir juga meminta agar persidangan dipindahkan ke hari Senin untuk memberi waktu lebih bagi pihaknya mempelajari berkas perkara.
Menurutnya, persidangan yang digelar setiap Jumat memberikan waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan eksepsi.
Namun, permohonan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto.
Hakim menegaskan bahwa sidang tetap akan digelar pada Jumat (21/3), sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kami batasi 7 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP. Kami beri kesempatan seminggu untuk penasihat hukum," jelas Hakim Rios.
Hasto Kristiyanto didakwa telah melakukan suap terhadap komisioner KPU RI terkait proses PAW serta berupaya menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang terjerat kasus korupsi.
Sidang lanjutan akan kembali digelar pada Jumat depan untuk pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum Hasto.
(kp/a)
PADANG PARIAMAN Kasus penemuan mayat mutilasi di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), terus me
Peristiwa
TANGERANG SELATAN Peristiwa tragis menimpa adik dari tokoh publik Habib Bahar bin Smith. Seorang perempuan berinisial S, diduga menjadi
Hukum dan Kriminal
MEDAN Paket pekerjaan Sewa Pesawat Komersil untuk pemindahan tahanan narkoba dari LP Tanjung Gusta Medan ke Nusakambangan dengan pagu an
Pemerintahan
BANDA ACEH Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyelenggarakan zikir dan doa bersama di Masjid
Nasional
BANGLI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polres Bangli menggelar Turnamen Bola Voli internal yang diiku
Olahraga
MEDAN Kantor Cabang Utama (KCU) Bank BCA Jalan Diponegoro No. 15, Medan, Sumatera Utara, diduga melakukan tindakan tidak profesional den
Hukum dan Kriminal
ACEH TENGGARA Aksi pembunuhan berantai menggemparkan warga Desa Uning Sigurgur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provins
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa program Keta tu Saba merupakan langkah strate
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Kuliah bukan sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang membuka peluang kerja lebih luas. Hal inilah yang men
Pendidikan
