Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.
Dalam keterangan tertulisnya, Lintasarta memastikan akan bersikap kooperatif dan transparan sepanjang proses penyidikan yang tengah berlangsung.
Dahlya Maryana, Head of Corporate Communications Lintasarta, menyampaikan bahwa perusahaan akan memberikan informasi yang dibutuhkan dan mematuhi prosedur yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lintasarta juga menegaskan komitmennya untuk menjaga perlindungan data pengguna dan integritas layanan perusahaan.
"Lintasarta menghormati seluruh proses yang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta mengikuti prosedur yang berlaku dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," ujar Dahlya dalam keterangannya, Sabtu (15/3).
Lebih lanjut, Lintasarta menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan mitra strategis yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan siber dan menerapkan standar global yang ketat untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap data pelanggan dan pengguna.
Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas layanan serta kepercayaan pelanggan.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS yang dilakukan oleh Kominfo.
Kasus ini dilaporkan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Pada 13 Maret 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H., menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang memerintahkan jaksa penyidik untuk menyelidiki lebih lanjut perkara ini.
Menurut Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2020, saat Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA