JAKARTA -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penempatan pelaku korupsi di pulau-pulau terpencil sebagai hukuman atas tindakan korupsi yang merugikan negara.
Menurut Muzani, setiap pelaku kejahatan, termasuk korupsi, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
Baca Juga:
"Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal," ujar Muzani di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar para pelaku korupsi dipenjara di pulau terpencil.
Baca Juga:
Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan Indonesia, dan pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana negara harus dihadapkan dengan hukuman berat.
"Kami akan mengusir mereka dari tanah kami. Jika perlu, saya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun penjara di daerah terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kita cari pulau, supaya yang kabur bisa berhadapan dengan hiu," kata Prabowo di Kemdikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo juga menyampaikan kekesalannya terhadap para pejabat yang menghamburkan uang negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk guru, dokter, tenaga medis, dan petani.
"Pembangunan yang terhambat oleh korupsi ini sangat merugikan rakyat. Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Prabowo.
Muzani menambahkan bahwa upaya tegas pemerintah untuk memberantas korupsi adalah langkah yang sangat positif, dan dukungan terhadap kebijakan tersebut akan terus diberikan oleh MPR.
Kasus korupsi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti skandal pertambangan timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan eksekutif PT Pertamina, semakin menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
Dengan gagasan untuk membangun penjara di pulau terpencil, Prabowo berharap dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.
(bs/a)
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
