Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA -Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diwarnai protes keras terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baru partai.
Kekecewaan itu terutama ditujukan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang dianggap menjalankan kekuasaan secara otoriter.
Ketua DPP Partai Ummat, Azznur Syamsu, menyatakan rakernas ini merupakan aspirasi dari kader akar rumput yang menginginkan evaluasi dan pertemuan rutin partai di tingkat nasional.
"Rakernas ini memang keinginan dari arus bawah. Pengurus DPW sudah lama tidak ada pertemuan di tingkat nasional. Partai perlu evaluasi dalam setiap langkahnya," ujar Azznur saat konferensi pers di Hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/6).
Mahkamah Partai Ummat yang diwakili Herman Kadir menjelaskan, ada 27 DPW yang menolak perubahan AD/ART terbaru karena dinilai sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi partai. Mereka mengeluhkan pemberian kekuasaan mutlak kepada Majelis Syuro, tanpa ada mekanisme Munas atau Rakernas.
"Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro, yang mengangkat ketua sesuka hati, dan menentukan calon pilkada serta kandidat secara sepihak," jelas Herman.
Konflik ini bermula saat Majelis Syuro mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembubaran kepengurusan di seluruh tingkat dan mengangkat kembali Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais, sebagai ketua umum.
AD/ART yang berubah kemudian disahkan oleh Kemenkumham meski Mahkamah Partai sudah mengajukan permohonan penundaan.
"Pekan depan kami akan menggugat surat keputusan Kemenkumham tentang pengesahan AD/ART tersebut karena bertentangan dengan undang-undang partai politik," tandas Herman.*
(dc/j006)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA