Menkeu Purbaya Sentil Ekonom di Media Sosial: Kritik Tanpa Data Tidak Membantu
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
MEDAN – Ini terjadi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) memberi surat berisi penjelasan tentang sanksi pembinaan terhadap seorang dokter perempuan, hanya gara-gara melaporkan kasus korupsi di Puskesmas tempat kerjanya ke kejaksaan.
Surat berisi penjelasan tentang sanksi pembinaan itu, bernomor 400/775/SEKR-DINKES/III/2025 tertanggal 14 Maret 2025, bertandatangan elektronik Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani.
Surat tersebut, ditujukan langsung kepada dr Maria Emy Nouther Sinaga. Ia adalah salah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut.
"Tentu saja saya keberatan dengan surat kepala dinas yang berisi penjatuhan sanksi pembinaan kepada saya. Salah saya apa?" tegas dr Maria Emy Nouther Sinaga kepada BITVOnline melalui telepon selular, Sabtu (15/03/2025).
dr Maria Sinaga memang mengaku, sebelumnya pernah melapor ke kejaksaan terkait kasus korupsi di Puskesmas Aek Natolu, tempatnya bertugas.
"Pada 18 Februari 2025 lalu, saya memang ada melaporkan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang," tegas dr Maria dengan nada mantap.
Ia sendiri mengaku sudah tidak tahan lagi melihat tindakan perilaku korupsi itu. Pasalnya, yang korban adalah para staf dan tenaga medis. Hak-hak para tenaga medis dipotong.
"Saya melaporkan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba. Selain itu, juga banyaknya perjalanan dinas yang fiktif," tegas dr Maria. Dalam laporan itu, tambah dr Maria, ia juga menyerahkan dokumen bukti-bukti kepada kejaksaan.
"Hanya itu yang saya lakukan. Maka saya menduga, sanksi pembinaan yang diberikan Kepala Dinkes Toba kepada saya adalah akibat laporan saya ke jaksa terkait kasus korupsi itu," tegasnya.
Apalagi, gara-gara laporan korupsi di Puskesmas Aek Natolu ke Kejari Toba itu, dr Maria Sinaga sendiri merasa diintimidasi. Sekretaris Dinkes Toba pernah marah-mara dengan dr Maria. "Dia (Sekdis) tuduh saya curi asset negara. Aset negara apa yang saya curi?" tegasnya nada bingung.
Bahkan, Kepala Dinkes TobaFreddi Seventry Sibarani sudah memanggil dr Maria. "Saat saya dipanggil, Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani meminta saya untuk mencabut pangaduan saya di Kejari Toba. Karena menurut Pak Kadis, pengaduan kasus korupsi itu bisa melebar ke mana-mana," tegasnya.
Kepala Dinkes TobaFreddi Seventry Sibarani yang dikonfirmasi melalui pesan WhatApps, sampai saat ini belum memberi respon.
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia s
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan daging domba impor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Posko Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman di Terminal
NASIONAL
BANDA ACEH Menjelang tradisi Meugang Idul Fitri yang selalu diperingati dengan menyantap hidangan daging, Pemerintah Aceh memastikan bah
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakukan penyitaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan pemerasan yang melibatk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pengamat yang tidak menyukai kebe
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah ya
PERTANIAN AGRIBISNIS
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kemen
PEMERINTAHAN