Polemik LCC MPR Berujung Gugatan, Ahmad Muzani Buka Suara
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Ini terjadi di Kabupaten Toba, Provinsi Sumut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) memberi surat berisi penjelasan tentang sanksi pembinaan terhadap seorang dokter perempuan, hanya gara-gara melaporkan kasus korupsi di Puskesmas tempat kerjanya ke kejaksaan.
Surat berisi penjelasan tentang sanksi pembinaan itu, bernomor 400/775/SEKR-DINKES/III/2025 tertanggal 14 Maret 2025, bertandatangan elektronik Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani.
Surat tersebut, ditujukan langsung kepada dr Maria Emy Nouther Sinaga. Ia adalah salah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut.
"Tentu saja saya keberatan dengan surat kepala dinas yang berisi penjatuhan sanksi pembinaan kepada saya. Salah saya apa?" tegas dr Maria Emy Nouther Sinaga kepada BITVOnline melalui telepon selular, Sabtu (15/03/2025).
dr Maria Sinaga memang mengaku, sebelumnya pernah melapor ke kejaksaan terkait kasus korupsi di Puskesmas Aek Natolu, tempatnya bertugas.
"Pada 18 Februari 2025 lalu, saya memang ada melaporkan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang," tegas dr Maria dengan nada mantap.
Ia sendiri mengaku sudah tidak tahan lagi melihat tindakan perilaku korupsi itu. Pasalnya, yang korban adalah para staf dan tenaga medis. Hak-hak para tenaga medis dipotong.
"Saya melaporkan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba. Selain itu, juga banyaknya perjalanan dinas yang fiktif," tegas dr Maria. Dalam laporan itu, tambah dr Maria, ia juga menyerahkan dokumen bukti-bukti kepada kejaksaan.
"Hanya itu yang saya lakukan. Maka saya menduga, sanksi pembinaan yang diberikan Kepala Dinkes Toba kepada saya adalah akibat laporan saya ke jaksa terkait kasus korupsi itu," tegasnya.
Apalagi, gara-gara laporan korupsi di Puskesmas Aek Natolu ke Kejari Toba itu, dr Maria Sinaga sendiri merasa diintimidasi. Sekretaris Dinkes Toba pernah marah-mara dengan dr Maria. "Dia (Sekdis) tuduh saya curi asset negara. Aset negara apa yang saya curi?" tegasnya nada bingung.
Bahkan, Kepala Dinkes TobaFreddi Seventry Sibarani sudah memanggil dr Maria. "Saat saya dipanggil, Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani meminta saya untuk mencabut pangaduan saya di Kejari Toba. Karena menurut Pak Kadis, pengaduan kasus korupsi itu bisa melebar ke mana-mana," tegasnya.
Kepala Dinkes TobaFreddi Seventry Sibarani yang dikonfirmasi melalui pesan WhatApps, sampai saat ini belum memberi respon.
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadie
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen. Menurut dia, kebijaka
NASIONAL
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pila
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregu
EKONOMI
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Cabang Gerakan Pramuka Asahan 2026 di AlunAlun Rambate Rata Raya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan bagi Tim Penggerak PKK tingkat kec
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik tunggakan biaya sekolah yang dialami seorang siswa SMP Panca Budi akhirnya diselesaikan. Pemerintah Kota Medan memastikan
PENDIDIKAN