Mahkamah Konstitusi Desak Pemerintah Segera Revisi UU Pensiun Anggota DPR dan Pimpinan Lembaga Negara
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pembentuk undangundang segera mengatur ulang UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Ha
PEMERINTAHAN
Jakarta – Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, menjadi sorotan publik atas dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan, yang juga anak dari pemilik Klinik Kesehatan Prodia, senilai Rp5 miliar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, mengungkap alasan mandeknya penyidikan kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru.
“(Kasus mandek) lima bulan,” kata Ade Rahmat saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025). Ia menyebut Bintoro berdalih bahwa proses penyidikan terkendala masalah teknis, seperti pemenuhan P19 dan koordinasi dengan saksi ahli. Namun, berkas perkara akhirnya dinyatakan lengkap (P21) pada 16 Desember 2024 setelah posisi Kasat Reskrim diambil alih oleh AKBP Gogo Galesung.
“16 Desember 2024 sudah lengkap oleh Kasat Reskrim yang baru AKBP Gogo Galesung,” ujar Ade. Meski begitu, AKBP Gogo Galesung juga terseret dalam dugaan kasus pemerasan ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa empat anggota polisi telah menjalani penempatan khusus (patsus) dalam penyelidikan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya.
“Empat orang telah dipatsus dalam tahap penyelidikan di Bid Propam Polda Metro Jaya dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Yang dipatsus (inisial) B, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel. G, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel,” ujar Ade Ary.
Dua polisi lainnya adalah Kanit dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, berinisial Z dan ND. “Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas,” tambahnya. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak agar proses hukum terhadap oknum advokat yang diduga terlibat dalam aliran dana pemerasan ini juga dilakukan.
“Tersangka yang sudah menyerahkan sejumlah uang yang terkonfirmasi oleh IPW sebesar Rp5 miliar,” kata Sugeng pada Senin (27/1/2025). Sugeng menilai bahwa kasus ini merupakan ujian bagi Polri, yang memiliki lebih dari 450 ribu anggota, untuk menegakkan integritas. IPW juga mengkategorikan dugaan pemerasan ini sebagai bentuk korupsi jabatan.
“Dana tersebut dilewatkan melalui advokat yang diduga sebagai kuasa hukum tersangka,” tambah Sugeng. Ia memuji langkah tegas Kapolres Metro Jakarta Selatan dalam menangani kasus pembunuhan ini, terutama setelah pergantian Kasat Reskrim dari AKBP Bintoro ke AKBP Gogo Galesung pada Agustus 2024. IPW juga mencatat bahwa aliran dana sebesar Rp5 miliar tersebut berasal dari keluarga tersangka yang merupakan pemilik Klinik Kesehatan Prodia.(trbn)
(christie)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pembentuk undangundang segera mengatur ulang UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Ha
PEMERINTAHAN
BINJAI Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Pasar Kaget Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Minggu malam (15/3/2026). Satu unit mobil Honda
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan penyesuaian operasional transportasi di Bali selama perayaan Hari Raya Nye
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang arus mudik Lebaran, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabes Medan, AKBP I Made Parwita, mengingatkan masyara
NASIONAL
JAKARTA Menjelang libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah, BPJS Kesehatan memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak perl
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mendorong adanya sinkronisasi antara aturan sekolah dan kebijakan pemerintah mengenai p
PENDIDIKAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Senin (16/3/2026). Pada pembukaan sesi pertama, IHS
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan peringatan terkait dampak negatif dari defisit A
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons klaim mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menyatakan tidak menerima sep
HUKUM DAN KRIMINAL