
Rocky Gerung Hadir di SMA Plus Efarina, Bupati Simalungun: Ini Momentum Lahirkan Generasi Emas
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanJAKARTA -Komisi III DPR RI melalui anggota Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat bertugas melaksanakan operasi menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 18 Desember 2024, terus dilanjutkan hingga ditemukan.
Hal ini disampaikan oleh Gilang dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025), yang menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas.
"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas," ujar Gilang.
Ia juga menyesalkan penghentian sementara proses pencarian pada 31 Desember 2024, setelah 14 hari tanpa hasil yang jelas.
Gilang menilai penghentian pencarian tanpa kejelasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Lebih lanjut, Gilang mengungkapkan adanya kejanggalan terkait hilangnya Iptu Tomi, seperti tidak adanya saksi yang jelas mengenai kejadian tersebut.
Istri Iptu Tomi, Ria Tarigan, juga menceritakan bahwa barang-barang pribadi suaminya, termasuk handphone, dikembalikan kepada keluarga setelah peristiwa tersebut.
"Biasanya, HP kan dibawa oleh setiap orang. Kalau Iptu Tomi hilang, kenapa HP-nya ada?" ujar Gilang, yang menilai adanya kejanggalan dalam peristiwa ini.
Komisi III DPR juga mengkritisi dugaan adanya ancaman terhadap keluarga dan rekan kerja yang berusaha mencari kejelasan terkait hilangnya Iptu Tomi.
Sorotan lainnya adalah ketiadaan transparansi dalam laporan kepolisian mengenai perkembangan pencarian.
Gilang juga menegaskan bahwa Polri harus segera mengerahkan tim pencari fakta yang profesional dan menggunakan metode yang lebih efektif.
Ia mengingatkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan keselamatan dan memberikan keadilan bagi keluarga Iptu Tomi.
"Polri tidak boleh berhenti di sini. Pencarian harus dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku," tegas Gilang.
Ia juga meminta Komnas HAM dilibatkan dalam investigasi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus hilangnya Iptu Tomi.
Komisi III DPR juga meminta Polda Papua Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terkait hilangnya Iptu Tomi, dan memastikan keluarga serta saksi-saksi dalam kasus ini tidak mengalami tekanan atau ancaman.
Iptu Tomi dilaporkan hilang setelah tergelincir di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada 18 Desember 2024.
Setelah pencarian dihentikan sementara pada 31 Desember 2024, Komisi III DPR mendesak agar pencarian dilanjutkan dan semua pihak terkait bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini.
(km/a)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
PemerintahanKAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
PolitikPARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
NasionalTAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
PolitikOlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
OpiniJAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
OlahragaJAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan KriminalMEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal