Kuasa Hukum Tiopan Tarigan: Status Tanah Di Jalan Sutomo Medan Milik Toman Maradona Sitompul

MEDAN -Kuasa hukum Tiopan Tarigan, SH, dari Law Office Tiopan Tarigan SH & Partners, mengungkapkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sutomo No 11 Medan, yang saat ini dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut, selama 65 tahun, sebenarnya merupakan milik Toman Maradona Sitompul.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tiopan Tarigan kepada wartawan di Medan, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor Print 05/L.2.10/Fd.2/09/2024 yang dikeluarkan pada 5 September 2024, ada sejarah panjang sengketa antara pihak keluarga kliennya dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait status tanah tersebut.

Tarigan menjelaskan, tanah di Jalan Sutomo No 11 Medan sebelumnya dikuasai oleh kakek kliennya, Alm. Washington Sitompul, sejak tahun 1960, dan selama ini keluarga kliennya—termasuk bapak dan ibu Tiopan Tarigan—telah menempati dan menguasai tanah tersebut serta mendirikan bangunan di atasnya.

Mereka telah menguasai tanah itu lebih dari 65 tahun, tepatnya sampai dengan 17 Maret 2025.

Lebih lanjut, Tarigan menegaskan bahwa tanah tersebut juga sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, yang menguatkan klaim kepemilikan oleh keluarga Sitompul.

Dalam hal ini, pihaknya meminta agar Kejaksaan Negeri Medan meninjau kembali sengketa kepemilikan tanah dan melakukan mediasi antara keluarga Sitompul, yang diwakili oleh Risma Siahaan, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut.

"Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga saat ini belum dapat menunjukkan dasar hukum kepemilikan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, kami meminta agar penertiban bangunan dihentikan terlebih dahulu dan disarankan untuk melakukan musyawarah yang lebih persuasif," ujarnya.

Sementara itu, Ombudsman RI juga berharap PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menunda pelaksanaan penertiban dan mencari solusi damai melalui mediasi.

Jika tidak tercapai kesepakatan, disarankan agar pihak terkait menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal ini, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut, Anwar Solikhin, menyatakan bahwa jika konfirmasi terkait masalah ini harus dilakukan secara resmi melalui surat kepada pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero).