Panglima TNI Naikkan Pangkat Praka Rico Jadi Kopda Anumerta Usai Gugur di Lebanon Selatan
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA – Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digelar secara maraton dan diputus pada pekan depan.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, mengatakan proses sidang harus dikebut karena dibatasi oleh waktu.
"Jadwal persidangan ini sifatnya informal, namun para pihak diminta untuk tidak menawar jadwal karena pemeriksaan praperadilan dibatasi oleh waktu," ujar Sulistyo di PN Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).Baca Juga:
Pada Rabu (4/3/2026), sidang akan memuat tiga agenda sekaligus: jawaban termohon, replik pemohon, dan duplik termohon. Sidang pembuktian pemohon dijadwalkan Kamis (5/3/2026), diikuti pembuktian termohon Jumat (6/3/2026).
Kesimpulan sidang akan dibacakan Senin (9/3/2026), sedangkan 10 Maret digunakan untuk penyusunan putusan. Putusan praperadilan akan dibacakan pada Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam permohonan praperadilan, Yaqut mempertanyakan sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Mantan Menag itu tidak hadir pada sidang Selasa lalu dan menyerahkan seluruh proses kepada kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini.
"Beliau sudah mengamanahkan kepada kami, dan kita jalankan sebaik-baiknya," kata Mellisa. Kuasa hukum Yaqut menyoroti sejumlah kejanggalan, termasuk penetapan tersangka sebelum hasil audit kerugian negara diterima KPK.
Menurut Mellisa, Yaqut hanya pernah dipanggil dalam surat perintah penyidikan pertama, sedangkan dua sprindik berikutnya tidak pernah diterima kliennya.
Dalam sidang mendatang, Yaqut akan menghadirkan bukti tertulis, saksi, dan saksi ahli untuk membuktikan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dan melampaui kewenangan penyidik.
Kuasa hukum juga mempertanyakan waktu keluarnya hasil perhitungan kerugian negara, yang baru diterima KPK setelah penetapan tersangka.
"Kejanggalan ini menjadi salah satu poin dalam permohonan praperadilan. Penetapan tersangka dilakukan tanpa hasil audit yang sah sebagaimana diatur KUHP terbaru," ujar Mellisa.*
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL
JAKARTA Lembaga keuangan global J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling tahan terhadap guncang
EKONOMI