Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN - Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejumlah nama pegawai hingga pejabat di lingkungan perbankan.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Tepi binti Oie Kak Teng (41).
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), disebut adanya keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pegawai hingga pejabat di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota dalam proses pencairan cek yang diduga dipalsukan.Baca Juga:
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan hingga saat ini terdapat empat orang tersangka lain yang masih berada pada tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan belum dilimpahkan ke kejaksaan.
"Berkas perkara keempat tersangka tersebut belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Sumatera Utara ke pihak kejaksaan," ujar Rizaldi, Sabtu (25/4/2026).
Sementara itu, terdakwa Tepi yang disebut menjabat sebagai Asisten Manager Finance atau Kepala Kasir PT TSI saat ini telah menjalani proses persidangan.
Dalam dakwaan, JPU memaparkan bahwa terdakwa diduga memalsukan tanda tangan Direktur Utama PT TSI pada 54 lembar bilyet cek dan mencairkan dana melalui sistem perbankan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2025.
Jaksa juga mengungkap adanya proses pencairan yang melibatkan sejumlah pegawai bank, mulai dari customer service hingga teller, yang memproses dokumen tersebut secara berjenjang.
Namun, dalam proses tersebut disebut terjadi kelalaian verifikasi tanda tangan yang tidak sesuai dengan spesimen asli perusahaan.
Dana hasil pencairan kemudian ditransfer ke sejumlah rekening melalui sistem RTGS dan diduga dialihkan ke berbagai transaksi lainnya.
Akibat perbuatan tersebut, PT TSI mengalami kerugian mencapai Rp123,2 miliar berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan laboratorium forensik.
Dalam perkara ini, penyidik turut menyita puluhan cek, slip transfer, buku tabungan, uang tunai, hingga perangkat komunikasi milik terdakwa sebagai barang bukti.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL