Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi insiden penyerangan terhadap Reynhard Sinaga, warga negara Indonesia yang merupakan terpidana hukuman seumur hidup di Inggris. Sinaga, yang dijatuhi hukuman atas tindak kejahatan seksual, diketahui baru-baru ini diserang oleh sesama narapidana di penjara.
Dalam jumpa pers di kantornya pada Jumat, 20 Desember 2024, Yusril menyebutkan bahwa kasus penyerangan tersebut telah menarik perhatian publik di Inggris. “Ini menjadi kasus yang sangat menyita perhatian publik di Inggris, dan baru-baru ini yang bersangkutan itu diserang oleh narapidana lain,” kata Yusril. “Serangan tersebut menyebabkan luka-luka serius dan hidupnya terancam. Sekarang, pelaku penyerangan juga sedang diadili di pengadilan Manchester,” tambahnya.
Yusril juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terpidana di luar negeri, menekankan bahwa meskipun mereka dihukum oleh pengadilan negara lain, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia tetap harus dilindungi. “Kita sebagai negara, berdasarkan pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk warga negara kita yang ada di luar negeri, meskipun mereka melakukan kesalahan,” ujarnya.
Mengenai langkah selanjutnya, Yusril menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mempelajari kasus tersebut secara mendalam dan mengumpulkan informasi lebih lanjut. “Kami menugaskan salah satu deputi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” lanjut Yusril. “Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di London untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, termasuk langkah-langkah yang telah diambil oleh kedutaan dalam melindungi warga negara kita yang dipidana di Inggris.”
Namun, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menentukan sikap resmi terkait peristiwa ini. “Kami masih mempelajari dan memantau kasus ini dengan serius karena menyangkut warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” katanya.
Yusril juga menyinggung contoh negara lain yang memberikan perhatian terhadap warganya yang terpidana di luar negeri, seperti Filipina yang memperhatikan kasus Marie Jane, dan Australia yang mengurusi Bali Nine. “Betapa pun salah, kita tetap punya kewajiban untuk melindungi warga negara kita,” tandasnya.
(N/014)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL