TAPSEL -Dugaan penyalahgunaan dana kapitasi di UPT Puskesmas Sayurmatinggi Tapanuli Selatan kembali mencuat. Hal ini terungkap setelah dicairkannya dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan untuk bulan November dan Desember 2024 pada Selasa, 25 Maret 2025.
Namun, yang menjadi perhatian adalah dana yang disalurkan diduga berasal dari Dana Kapitasi Tahun Anggaran 2025, sementara Jaspel untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 belum dicairkan.
Dian Negara Panggabean, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Gemma Peta Indonesia, menyatakan kecurigaannya atas adanya dugaan penyalahgunaan dana kapitasi.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa dana yang diterima oleh tenaga kesehatan pada 25 Maret 2025 kemungkinan besar menggunakan anggaran tahun 2025. Hal ini dikarenakan dana untuk bulan Januari hingga Maret 2025 belum disalurkan, meskipun sudah memasuki bulan Maret.
Dari data yang diperoleh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, diketahui bahwa total Dana Kapitasi yang diterima UPT Puskesmas Sayurmatinggi untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.554.551.000. Dana ini, menurut informasi, telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2024.
Baca Juga:
"Jaspel yang disalurkan pada tanggal 25 Maret 2025 patut diduga menggunakan dana kapitasi tahun 2025.
Mengingat Jaspel untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 belum dicairkan, hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dan kami mendesak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Sayurmatinggi serta Bendahara BPJS Kesehatan Puskesmas Sayurmatinggi untuk pemeriksaan," tegas Dian Negara Panggabean.
Dalam regulasi yang ada, dana kapitasi seharusnya dibayarkan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas. Misalnya, dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2021 dan PMK Nomor 6 Tahun 2022, disebutkan bahwa minimal 60% dari dana kapitasi harus digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, sedangkan 40% lainnya digunakan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.
Dian Negara Panggabean menegaskan bahwa peristiwa serupa telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan laporan terkait masalah ini telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB untuk evaluasi kinerja Kepala Puskesmas Sayurmatinggi.
Sementara itu, laporan juga telah diajukan kepada Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa dugaan tindak pidana korupsi.
"Alhamdulillah, laporan kami sudah mendapatkan respon dari instansi-instansi terkait, dan kami berharap agar masalah ini segera mendapatkan penanganan yang serius," tambahnya.
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan