Tegas! Kodam Pattimura Usut Oknum TNI Terlibat Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak

AMBON -Komando Daerah Militer (Kodam) XV Pattimura mengambil langkah tegas terhadap oknum TNI yang terlibat dalam melindungi atau memanfaatkan kegiatan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Komitmen ini ditegaskan oleh Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf. Heri Krisdianto, yang menyatakan bahwa Pangdam XV/Pattimura tidak akan memberikan toleransi kepada prajuritnya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Gunung Botak, yang terkenal sebagai lokasi tambang emas ilegal, kini menjadi perhatian khusus Kodam XV Pattimura.

Ratusan penambang ilegal yang beroperasi di kawasan tersebut memungkinkan adanya keterlibatan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Kolonel Inf. Heri menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

Sebelumnya, beredar isu bahwa sejumlah oknum anggota TNI memiliki aset atau usaha di area tambang emas ilegal di Gunung Botak.

Bahkan, salah satu oknum dikabarkan terlibat dalam aktivitas sebagai bandar batu cinabar, yang digunakan dalam proses penambangan.

Menanggapi hal tersebut, Kapendam menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, oknum-oknum tersebut akan diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jika memang terbukti bersalah, pasti akan diproses hukum," ujar Kapendam XV Pattimura, Kamis (3/4/2025).

Selain itu, Kapendam juga mengimbau kepada seluruh prajurit di bawah komando Kodam XV Pattimura untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kodam, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan ilegal yang sudah berlangsung lama.

Terkait dengan situasi di Gunung Botak, Kapendam mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku dan semua pihak, termasuk media, diharapkan dapat bekerja sama dalam mengawasi dan memberikan solusi untuk mengatasi penyebaran penambang ilegal di daerah tersebut.

Ia juga meminta agar masalah ini tidak dibawa ke ranah politik, terutama menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Buru.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang membangun narasi-narasi negatif dan mem-framing berita seolah-olah TNI berbondong-bondong memiliki usaha, padahal tidak berdasarkan fakta," tambahnya.

Pihak Kodam XV/Pattimura berharap agar masyarakat dan media turut berperan aktif dalam memastikan transparansi dan keakuratan informasi terkait kasus ini, guna mencegah penyebaran berita yang tidak benar dan menjaga agar penanganan masalah ini tetap sesuai dengan fakta yang ada.

(at/a)