Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa puluhan ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja tidak melaporkan keberadaan mereka kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyatakan bahwa hal ini diduga terkait dengan pekerjaan mereka di sektor judi yang ilegal di Indonesia namun sah di Kamboja.
Menurut Judha, Imigrasi Kamboja mencatat bahwa ada sekitar 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal di Kamboja. Namun, hanya sekitar 17.000 WNI yang melapor ke KBRI Phnom Penh untuk bekerja di negara tersebut. “Di Kamboja, KBRI Phnom Penh mencatat 17.000 WNI kita yang melakukan laporan, namun Imigrasi Kamboja mencatat ada 89.000 WNI kita yang memiliki izin tinggal. Artinya banyak WNI kita yang tidak melapor,” ujar Judha dalam sebuah diskusi daring yang digelar Komnas Perempuan, Rabu (18/12/2024), dalam rangka memperingati Hari Migran Sedunia 2024.Judha menambahkan bahwa sebagian besar WNI yang tidak melapor kemungkinan besar bekerja di sektor judi, yang menjadi alasan mereka enggan tercatat secara resmi. “Kenapa tidak lapor? Dugaan kami karena mereka mayoritas bekerja di sektor judi,” katanya. Pernyataan ini mencuat setelah sejumlah laporan terkait migrasi ilegal dan perlakuan buruk terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di industri tersebut.
Pernyataan Judha menyoroti masalah penting dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan ketentuan untuk melindungi PMI, namun undang-undang tersebut tidak mengatur penempatan pekerja Indonesia di sektor-sektor yang dilarang, seperti judi. Meskipun sektor judi ilegal di Indonesia, di beberapa negara seperti Kamboja, sektor ini legal dan berkembang pesat.”Namun di lain pihak, di Kamboja atau di beberapa negara lainnya, sektor judi adalah sektor yang legal,” ujar Judha. Ia menambahkan bahwa meskipun sektor tersebut sah di negara tertentu, Indonesia tetap melarang judi dalam segala bentuknya.Judha mengingatkan bahwa WNI yang bekerja di sektor judi di Kamboja tidak berangkat melalui prosedur yang sah. “Mereka berangkat tidak sesuai prosedur,” kata Judha. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena banyaknya WNI yang bekerja di luar negeri tanpa melalui sistem yang diatur oleh pemerintah Indonesia, yang berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap keberadaan mereka.Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, juga memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Karding menegaskan bahwa Kamboja bukan merupakan negara tujuan resmi untuk pengiriman pekerja migran Indonesia. “Bukan wilayah kami. Kami tidak menjadikan Kamboja itu wilayah pengiriman,” kata Karding dalam sebuah wawancara di Kantor Kementerian PPMI pada Jumat (6/12/2024). (JOHANSIRAIT)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA