JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan kesepakatannya terhadap penyitaan aset-aset yang diperoleh secara ilegal oleh para koruptor.
Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Namun, Prabowo menekankan bahwa keadilan juga harus diperhatikan, terutama terkait dampak penyitaan terhadap keluarga koruptor.
Baca Juga:
Dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Prabowo mengatakan, "Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita."
Baca Juga:
Namun, dia mengingatkan, "Kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, nanti para ahli hukum harus membahas apakah adil anaknya menderita juga?"
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa dosa orangtua tidak boleh diturunkan kepada anak-anak mereka.
"Dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya," ujarnya.
Namun, ia meminta masukan dari para ahli hukum untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat dijalankan dengan adil.
Prabowo juga menyatakan bahwa meskipun sangat sulit, koruptor harus diberi kesempatan untuk mengembalikan uang yang mereka curi.
"Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu, kembalikan yang kau curi," ujar Prabowo.
Namun, dia menyadari bahwa hal ini sering kali sulit dilakukan, karena sifat manusia yang enggan mengakui perbuatannya.
Di sisi lain, Presiden menegaskan perlunya efek jera bagi para koruptor.
"Jangan sampai para koruptor menganggap remeh hukum di Indonesia," tegasnya.
Menurut Prabowo, banyak koruptor yang merasa bisa lolos dengan hukum yang lemah dan menghitung kemungkinan untuk membeli kebebasan dengan uang.
"Jadi ini masalah," tambahnya, sembari menekankan pentingnya hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera.
Sebagai penutup, Prabowo mengingatkan agar para hakim memberikan vonis yang adil dan tidak merugikan rasa keadilan masyarakat.
"Kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding, dan kita berhasil beberapa kali," kata Prabowo, mengutip sejumlah kasus di mana kerugian negara tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh koruptor.*
(km/a)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
