Masyarakat Pulau Tamang Protes, Anggaran Pembangunan Desa Diduga Tidak Sesuai

MANDAILING NATAL -Masyarakat Desa Pulau Tamang, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal/Madina, memprotes anggaran dana desa yang tidak jelas penggunaannya.

Meskipun dana telah dialokasikan untuk pembangunan, warga menduga bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan hasil yang terwujud.

Terdapat sejumlah pengaduan dari masyarakat Desa Pulau Tamang mengenai lambannya pelaksanaan pembangunan yang dijanjikan, sejak tahun 2018 hingga 2024.

Meskipun Kepala Desa yang menjabat tetap sama, berbagai proyek seperti pembangunan jalan, gedung Madrasah Diniyah Awaliyah/MDA, dan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Masyarakat merasa kecewa dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut. Karena, hingga saat ini hasil yang diharapkan belum terealisasi.

Pada saat dimintai keterangan kepada beberapa masyarakat di Pulau Tamang, Nasruddin sebagai perwakilan dari masyarakat Pulau Tamang menyampaikan kekhawatiran tentang pengelolaan anggaran dana desa yang tidak transparan.

"Saya mewakili masyarakat Desa Pulau Tamang, merasa sangat resah dengan pengelolaan anggaran dana desa. Dimana Penyalurannya tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Selain itu, ditemukan kejanggalan dalam pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut, diduga ada pengurangan bestek, yang membuat masyarakat curiga bahwa pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang disalurkan," jelasnya.

Selain itu, Darwan, yang juga merupakan masyarakat disana turut menambahkan keterangan bahwasanya mereka sudah merasa bosan berusaha mencari tahu dan meminta bantuan dari warga serta instansi terkait.

Sehingga mereka harus meminta bantuan dari Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia/LMPI untuk mendampingi mereka dalam mengusut masalah tersebut.

"Kami telah mengajukan pertanyaan langsung kepada instansi pemerintahan desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa/BPD, namun mereka tidak mau memberikan konfirmasi terkait hal ini. Kami mencoba ke instansi pemerintahan Kecamatan Batahan, responnya hanya mendapat janji-janji tanpa tindakan nyata," terang Darwan.

Diakhir wawancara, Darwan dan Nasruddin sampaikan pesan dan juga harapan mereka kepada instansi pemerintahan.

"Kami mengharapkan adanya perubahan di Desa Pulau Tamang. Kami ingin pengelolaan anggaran dana desa yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kami meminta Bupati Kabupaten Madina bertindak tegas untuk memanggil Kepala Desa, Ketua BPD, Camat Kecamatan Batahan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/PMD Madina untuk duduk bersama dan membahas masalah ini," harap Darwan dan Nasruddin.

Didampingi oleh Ormas Markas Cabang LMPI, pada saat di wawancarai Winardi, selaku Komando Inti LMPI Kecamatan Batahan, memberikan penjelasan untuk tujuan pemantauan dan penelusuran anggaran dana desa pada Pulau Tamang.

"Atas permohonan masyarakat desa Pulau Tamang, kami melakukan pemantauan langsung terkait penyaluran anggaran dana desa tersebut. Tujuan kami adalah untuk memastikan kebenaran adanya dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran tersebut," ucapnya.

Bersama dengan Ketua Markas Anak Cabang LMPI Kecamatan Batahan, Abdur Razaq Yurdano, juga turut memberikan keterangan terkait hal ini.

Ia menyampaikan respon hangat serta penuh harap dari masyarakat Pulau Tamang untuk pemantauan dan pengusutan tuntas atas kasus ini.

"Masyarakat Pulau Tamang menyambut kedatangan kami dengan antusiasme yang tinggi, mereka juga sangat senang atas inisiatif kami untuk mendampingi mereka dalam pemantauan ini. Sontak, kami merasa terkejut dan senang melihat sambutan hangat dari mereka," tambahnya.

Terakhir, Razaq dan juga Winardi sampaikan harapan mereka terkait kasus penyaluran dana desa Pulau tamang ini untuk segera diusut tuntas oleh Komisi Pemberantas Korupsi/KPK.

"Kami berharap KPK segera turun untuk menangani dugaan korupsi terkait pengelolaan anggaran dana desa di Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), agar masalah ini segera teratasi," sampai Razaq dan Winardi.*